Kaget, ekspresi pertama ketika mendengar adanya peraturan pelunasan tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) angsuran 2. Peraturan yang dikeluarkan oleh pihak dekanat melalui Surat Edaran Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Islam Indonesia (UII) nomor 1139/Dek/30/DAUH/X/2017 berisi tentang dispensasi pembayaran SPP bagi mahasiswa di lingkungan FTI UII. Surat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Rektor UII nomor 2390/Rek/30/DKA/IX/2017 tentang kebijakan pemberian dispensasi pembayaran catur dharma. Surat edaran ini diterima mahasiswa FTI sekitar akhir bulan oktober. Bunyi dari surat tersebut adalah pembayaran SPP angsuran 2 harus sudah dilunasi paling lambat 10 November 2017. Adapun sanksi bagi mahasiswa yang tidak menaati aturan tersebut tidak diizinkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) ganjil tahun ajaran 2017/2018.

Awal ketertarikan untuk mencari tahu terkait hal ini adalah ketika salah satu teman dari jurusan Teknik Kimia ditolak ketika membayar SPP angsuran 2 oleh pegawai bank di loket pembayaran gedung rektorat. Ia baru bisa membayar pada tanggal 11 November 2017, setelah sebelumnya terkendala masalah dana. Ia ditolak karena pembayaran sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan. Merasa kecewa dengan kebijakan ini, dia mencoba menghimpun mahasiswa yang mempunyai masalah yang sama. Masalah keterlambatan pelunasan pembayaran SPP angsuran 2. Dengan cara menyebarkan broadcast massage via media daring bagi mahasiswa yang belum bisa membayar biaya SPP angsuran 2 sesuai dengan tenggat waktu. Sekitar 21 mahasiswa yang berhasil dihimpun untuk diajukan ke pihak rektorat dengan harapan adanya dispensasi.

Penolakan pembayaran SPP angsuran 2 kemudian menimbulkan pertanyaan terkait pemberitahuan Surat Edaran Dekan ini. Apa yang melatarbelakangi surat ini kemudian menjadi harus dikeluarkan, terlebih di pertengahan semester. Pengeluaran surat di pertengahan semester ini memberatkan bagi beberapa mahasiswa FTI. Jangka waktu dari surat diedarkan dengan tenggat waktu pelunasan SPP angsuran 2 cukup singkat. Ada pula mahasiswa yang baru mengetahui surat edaran H-4 tenggat pelunasan pembayaran SPP angsuran 2 melalui email UII sehingga terkesan sosialisasi surat edaran ini kurang maksimal.

Kurang lebih 5 semester belakang, FTI mengeluarkan kebijakan meniadakan kartu Ujian Tengah Semester (UTS). Sebelumnya untuk mendapatkan kartu UTS mahasiswa diharuskan membayar SPP angsuran 2. Namun, dengan peniadaan kartu UTS ini mahasiswa seakan tidak harus membayar SPP angsuran ke 2 sebelum UTS berlangsung. Keadaan ini melenakan mahasiswa untuk menunda pembayaran SPP angsuran ke 2, karena bisa dibayar di akhir semester. Kebijakan dekan ini bertujuan untuk memberikan keringanan kepada mahasiswa FTI dalam mengikuti UTS. Namun, dampaknya banyak mahasiswa yang memanfaatkan celah ini untuk menunggak pembayaran SPP angsuran 2 dengan alasan masing-masing. Selama kurang lebih 5 semester penerapan kebijakan peniadaan kartu ujian, penunggakan pembayaran SPP angsuran ke 2 sudah menjadi kebiasaan atau budaya.

Budaya menunggak yang hampir dua setengah tahun ini seakan sudah melekat bagi beberapa mahasiswa FTI sendiri. Adanya surat edaran ini memberikan efek kejut bagi sebagian mahasiswa. Seharusnya pihak dekanat peka dengan budaya ini dan menjadikan pertimbangan untuk penggodokan kebijakan. Karena sebenarnya ini efek samping dari kebijakan peniadaan kartu UTS.

Seberapa mendesak kondisi yang ada sehingga menyebabkan perlu dikeluarkannya surat edaran. Edaran yang terkesan mendadak, seperti tahu bulat yang digoreng dadakan. Siapa yang sebenarnya menginginkan peraturan ini diterapkan, apakah dari pihak dekanat sendiri tidak mempunyai kewenangan dalam peraturan ini?

Didapatkan data dari email surat edaran yang dikirim h-4 sebelum tenggat waktu pelunasan pembayaran SPP angsuran ke 2. Tembusan email tersebut diteruskan kepada mahasiswa yang mengalami masalah penunggakan pembayaran SPP angsuran 2 di masing-masing jurusan FTI. Kebetulan saya mahasiswa Teknik Informatika FTI UII, ketika dihitung total jumlah mahasiswa Teknik Informatika yang mengalami masalah penunggakan SPP angsuran 2 dari rentang angkatan 2010 sampai 2017 terdapat sekitar 239 mahasiswa. Tidak semua dari total mahasiswa Teknik Informatika yang menunggak, belum membayar pelunasan SPP angsuran 2. Penunggakan ini seakan sudah menjadi budaya di jurusan Teknik Informatika.

Data yang ditemukan dari jurusan lain memperkuat penunggakan pembayaran SPP ini telah menjadi kebiasaan. Mahasiswa dari Teknik Kimia menyebutkan total ada 206 mahasiswa jurusannya dari angkatan 2012 sampai 2017 yang menunggak pembayaran SPP angsuran ke 2. Data ini semakin menambah keyakinan kalau penunggakan SPP angsuran 2 ini telah menjadi budaya.

Perubahan kebiasaan butuh waktu dan sosialisasi dari jauh-jauh hari.

Beberapa fakultas yang ada di UII, seperti Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya (FPSB) juga mengeluarkan kebijakan terkait pembayaran SPP angsuran 2. Namun bedanya, dari kedua fakultas tersebut telah mengadakan hearing atau pertemuan dengan pihak perwakilan mahasiswa, seperti Dewan Perwakilan Mahasiswa, Lembaga Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Lembaga Pers Mahasiswa untuk menanggapi surat edaran. Bunyi surat edarannya pun kemudian menjadi berbeda dengan pihak FTI, karena memang kebutuhan dan masalah setiap fakultas berbeda.

Dua fakultas tersebut menanggapi surat edaran ini dengan beberapa pendekatan. Dari FMIPA menanggapi aturan dari rektor tersebut berbeda dengan FPSB maupun FTI. FMIPA mengambil kebijakan meniadakan dispensasi pembayaran SPP angsuran 2, sesuai dengan bunyi Surat Edaran Rektor nomor 2390/Rek/30/DKA/IX/2017 yang diterima pihak dekanat FMIPA. Kebijakan tersebut berupa SPP angsuran 2 wajib dibayarkan sebelum masa UAS, karena nantinya akan berdampak pada syarat mengikuti UAS yaitu kartu UAS. Memang sudah seharusnya ada tenggat waktu. Namun, tenggat waktu yang diberikan pihak FMIPA lebih rasional dibanding pihak FTI, ketika melihat surat edaran baru tersampaikan di pertengahan semester.

Beda FMIPA beda pula FPSB. FPSB melalui Surat Edaran Dekan nomor 129/Dek/10/Sekdek/IX/2017 dengan pokok-pokok poin yang saling mendukung secara tidak langsung menginginkan pembayar SPP angsuran 2 dibayarkan sebelum UTS bagi mahasiswa FPSB angakatan 2016 dan 2017 yang berkaitan dengan masalah UTS mahasiswa baru yaitu pembayaran catur dharma yang masuk di pembayaran SPP angsuran 2. Namun, untuk pembayaran SPP angsuran 2 untuk angkatan 2015 ke atas tidak dijelaskan.

Sebelumnya, pihak rektorat pernah mengeluarkan Surat Edaran Rektor nomor 1737/Rek/30/DKA/IX/2017. Surat tersebut berisi tentang disepensasi pembayaran angsuran catur dharma. Sebelum surat tersebut dikeluarkan, pembayaran hanya dapat diangsur sebanyak empat kali, setelahnya mahasiswa mendapatkan keringanan angsuran sebanyak enam kali tanpa mengurangi ataupun menambah biaya tagihan. Kemudian pihak rektorat mengadakan rapat untuk mengkaji surat tersebut. Munculah Surat Edaran Rektor nomor 2390/Rek/30/DKA/IX/2017 terkait peniadaan dispensasi. Akan tetapi ketika tujuan dari surat yang baru adalah untuk menggugurkan kebijakan yang telah diambil pada surat sebelumnya, seharusnya pengguguran ini hanya untuk dispensasi pembayaran angsuran catur dharma.

Kembali menjadi pertanyaan, kenapa interpretasi dari tiap fakultas bertentangan satu sama lain. Mana aturan yang benar? Seberapa urgen ini sehingga memaksa mahasiswa untuk tidak bisa mengikuti UAS yang dampaknya bukan hanya ke mahasiswa. Namun, juga bisa berdampak pada akreditas jurusan bahkan fakultas. Saya berharap agar pihak dekanat FTI mempunyai solusi yang lebih realistis, ketimbang solusi baru yang diberikan pada tanggal 15 November 2017. Solusi tersebut hanya menambah tenggat waktu pelunasan pembayaran tunggakan SPP angsuran 2 sampai tanggal 20 November 2017.