Dalam sepekan terakhir, berita mengenai rencana pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport atau biasa disebut proyek Bandara NYIA kembali memanas. Bukan tentang progres pembangunan proyek tersebut yang menjadi perbincangan, melainkan suara penolakan sejumlah warga dan para aktivis yang masih bertahan kian santer terdengar. Beritanya viral mulai dari media massa hingga media sosial. Perbincangan tak kalah serunya mana kala pada tanggal 5 Desember lalu pihak pengembang yaitu PT. Angkasa Pura I beserta jajaran pemerintah daerah dan aparat baik dari unsur kepolisian hingga militer melakukan langkah tegas kepada pihak yang masih bertahan di sana. Sempat terjadi bentrokan di lokasi kejadian yaitu di Dusun Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Seorang warga, Hermanto, terluka akibat bentrokan tersebut, juga sebanyak 15 orang aktivis yang merupakan mahasiswa terpaksa diciduk aparat kepolisian karena diduga sebagai provokator.

Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut? Hal ini tidak lain dan tidak bukan dilatarbelakangi oleh proses penggusuran proyek primadona yang dikenal dengan “Proyek Bandara NYIA” yang rencananya akan segera dibangun di Kulon Progo. Proyek ini sendiri sebetulnya merupakan bagian dari program yang dicetuskan melalui Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2011 semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dengan nama Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), namun hingga akhir jabatannya proyek bandara di Kulon Progo ini mandek alias belum dilaksanakan. Kini proyek yang sempat mangkrak tersebut diteruskan oleh Presiden Joko Widodo dan termasuk dalam “Proyek Strategis Nasional” yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden tahun 2017.

Melihat dari sejarahnya, memang alasan “Pembangunan” selalu menjadi andalan pemerintah setiap kali akan mengadakan proyek besar. Ditambah lagi dengan data yang menyebutkan bahwa bandara yang sudah ada di Yogyakarta yaitu bandara Adi Sucipto yang hanya berkapasitas 1,2 juta penumpang per tahunnya kini mengalami over capacity hingga berkali-kali lipat ke angka 7,2 juta penumpang pada tahun 2016. Tentu jika melihat dari beberapa aspek seperti keamanan dan keselamatan penerbangan, kenyamanan penumpang, target kunjungan wisatawan, pendapatan daerah, serta perekonomian tentu saja opsi pembangunan bandara baru sudah layak dikatakan sesuatu yang harus segera diwujudkan.

Dengan potensi kekayaan alam dan kebudayaan di Yogyakarta ini memang sudah sewajarnya jika sektor pariwisata merupakan andalan daerah sebagai sumber pendapatan dan pembangunan ekonomi. Apalagi data mengatakan jika dalam tiga tahun terakhir jumlah wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara terus meningkat serta selalu melebihi target pemerintah. Oleh sebab itu pembangunan infrastruktur merupakan satu langkah yang tepat untuk mendukung sektor kepariwisataan. Dalam hal ini saya sepakat dengan pemikiran bahwa pembangunan ekonomi berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Tetapi faktanya tidak jarang pembangunan infrastruktur itu mendapatkan penolakan-penolakan dari beberapa pihak, dalam hal ini penolakan warga terhadap pembangunan bandara baru di daerah Kulon Progo. Apa sebetulnya yang membuat warga setempat menolak kehadiran bandara baru di sana? Padahal pemerintah sering kali sesumbar jika dengan hadirnya bandara tersebut akan meningkatkan perekonomian dan idealnya juga akan meningkatkan kesejahteraan warga Kulon Progo pada khususnya.

Penolakan warga atas hadirnya bandara di Kulon Progo sendiri sebetulnya tidak baru saja terjadi, melainkan sudah dari beberapa tahun lalu. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi penolakan warga tersebut. Saya kira unsur utama dari penolakan tersebut tidak lain adalah keresahan warga akan keberlangsungan hidupnya kelak jika bandara itu betul-betul berdiri di desa mereka, di tempat yang selama ini memberikan kehidupan dan ketentraman bagi warga. Bayangkan saja mereka yang sudah lama tinggal di sana, sudah nyaman bermasyarakat, dan melakukan aktivitas sosial lainnya selama berpuluh-puluh tahun mungkin harus berubah dalam sekejap karena kehadiran bandara yang katanya demi kepentingan umum. Lalu pertanyaannya, benarkah bandara untuk kepentingan masyarakat umum? Kalaupun benar, lantas masyarakat yang mana? Bukankan mereka menggarap tanah pesisir yang berpasir dan menghasilkan aneka hasil pertanian itu untuk memenuhi kebutuhan pangan merupakan kepentingan umum juga?

Dari pertanyaan itu, saya jadi ragu bahwa benarkah hadirnya bandara ini betul-betul akan meningkatkan perekonomian. Kalaupun benar apakah peningkatan ekonomi tersebut akan dirasakan oleh segenap elemen masyarakat? Atau hanya kelas-kelas masyarakat tertentu saja, sementara kelas yang lain justru terancam semakin meredup ekonominya. Ambil contoh, warga yang kesehariannya menggantungkan hidup dari bertani dan harus tergusur lahan taninya untuk digantikan oleh lapisan beton-beton bandara, lalu bagaimana cara dia meningkatkan kesejahteraannya tanpa bertani? Akankah pihak PT Angkasa Pura mempekerjakannya di bandara? Itulah satu contoh masalah yang harusnya membuat pemerintah lebih peka pada hal-hal seperti itu.

Kembali ke pokok bahasan tentang suara-suara penolakan yang kian ramai hingga melibatkan beberapa pergerakan mahasiswa maupun pihak lainnya. Di sini saya akan mencoba memberikan pandangan terkait penyebab penolakan tersebut. Pertama, bandara dibangun pada lahan produktif. Pada konteks ini saya setuju dengan gerakan penolakan bandara, karena lahan produktif tidak seharusnya dialih fungsikan pada kepentingan selain pertanian. Daerah Kecamatan Temon sendiri merupakan kawasan pesisir yang digarap oleh warga menjadi lahan pertanian. Banyak warga menggantungkan hidupnya dengan bertani. Terlepas dari dia bertani di lahannya sendiri ataupun dia menjadi buruh tani di lahan orang lain, faktanya pertanian di sini merupakan sumber penghidupan. Dari proyek ini saja sudah dipastikan sekitar 587 hektar lahan produktif akan hilang tanpa ada relokasi lahan pertanian. Belum lagi rencana pembangunan airport city di sekitar kawasan bandara yang membutuhkan luas lahan total hingga 2000 hektar. Sehingga sektor agraria kembali harus dikorbankan. Alangkah bijaknya jika memang pemerintah berniat meningkatkan perekonomian warga, maka yang dibenahi adalah sektor pertaniannya. Sektor pertanian jika dikelola dengan baik tentu saja akan memberikan pemasukan yang tidak sedikit pula bagi daerah. Potensi pertanian sebetulnya sangat bagus di Kulon Progo, sektor ini juga merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan dan akan memberikan pengaruh langsung bagi kesejahteraan warga kelas bawah. Apalagi pemerintah sering mengatakan swasembada pangan, tapi jika lahan pertaniannya dialihfungsikan terus menerus bagaimana cita-cita itu bisa tercapai?

Baca Juga:  Mempertahankan Budaya Kebersamaan dalam Danus

Kedua, kabarnya lokasi proyek pembangunan bandara baru ini juga tidak layak berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Berbagai sumber berita mengabarkan jika lokasi proyek tersebut merupakan daerah rawan bencana alam yaitu gempa bumi dan tsunami karena memang jarak yang dekat dengan bibir pantai. Hal itu juga sebetulnya sudah tercantum dalam Perda RTRW Yogyakarta yang menyebutkan daerah Kulon Progo merupakan kawasan rawan tsunami. Lalu timbul pertanyaan, apa gunanya Amdal? Bukan kah Amdal merupakan tolak ukur layak atau tidaknya pembangunan dilakukan? Dan sudah seharusnya Amdal dibuat dengan objektif, tanpa rekayasa dan pembenaran. Jika berdasarkan hasil Amdal saja sudah tidak layak lebih baik tidak perlu dilanjutkan. Dalam hal ini saya melihat pemerintah terkesan memaksakan pembangunan, padahal nilai investasi proyek ini tidak sedikit yaitu mencapai 6,5 triliun namun harus bermain-main dengan resiko bencana yang cukup besar.

Ketiga, dari aspek perekonomian masyarakat terdampak penggusuran yang tidak jelas akan seperti apa. Pemerintah hanya sesumbar bahwa kehadiran bandara akan meningkatkan perekonomian daerah, tapi tidak jelas seperti apa arahnya. Di sini saya melihat justru perekonomian warga akan terancam, terutama warga terkena dampak relokasi. Mungkin untuk warga kelas menengah ke atas yang serba berkecukupan dan memiliki penghasilan tetap tidak ada pengaruhnya, namun bagaimana dengan warga kelas bawah seperti buruh tani dan yang lain? Mereka harus memulai seluruhnya dari awal, sementara dana ganti rugi terbatas dan harga-harga tanah sekitar yang sudah mulai merangkak naik. Tentu tidak cukup jika hanya mengandalkan uang ganti rugi, perlu dukungan modal yang cukup. Pemerintah harusnya sudah memikirkan sampai di sini dan memberikan solusi konkret untuk masalah tersebut. Jangan sampai peningkatan ekonomi itu hanya dirasakan pihak pemodal, namun tidak menyentuh masyarakat bawah, apalagi jika pembangunan tersebut justru hanya memperparah kemiskinan.

Keempat, cara sosialisasi seringkali tidak dilakukan dengan baik. Saya tidak tahu secara detail seperti apa sosialisasi yang dilakukan pemerintah maupun pihak pengembang proyek kepada masyarakat terkait pembangunan bandara ini. Namun jika dilihat dari penolakan-penolakan yang telah terjadi sejak beberapa tahun lalu, saya menduga ada yang tidak beres pada proses sosialisasi. Perlu pendekatan khusus bagi masyarakat di Indonesia dalam hal negosiasi seperti ini. Apalagi kepada masyarakat desa yang cenderung polos dan kadang susah untuk mengerti. Pendekatan dari hati serta pemberian solusi yang adil atau win-win solution tentu sangat ditekankan dalam hal ini. Seringkali sosialisasi di beberapa tempat dilakukan dengan tidak fair, seperti tidak transparan dan hanya memaksakan kehendak pihak pembangun. Bahkan tidak jarang disertai dengan intimidasi hingga cara-cara kekerasan. Pada tahun 2015 lalu, empat orang petani yang menolak pembangunan bandara harus mendekam dalam penjara atas tuduhan kasus perusakan balai Desa Glagah. Bahkan beberapa hari yang lalu juga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh oknum aparat kepada warga dan aktivis ketika terjadi bentrokan.

Terakhir saya hanya ingin memberikan pandangan bahwa pembangunan memang merupakan satu hal yang mau tidak mau harus dihadapi. Dengan pembangunan saya yakin negara ini tentu akan menjadi lebih baik. Namun yang perlu diperhatikan dan dikawal bersama yaitu pembangunan yang harus berkeadilan, baik berkeadilan sosial maupun berkeadilan alam dan lingkungannya. Jadi saya kira anggapan yang mengatakan jika dalam hal pembangunan harus ada yang dikorbankan itu keliru, karena dalam pembangunan yang berkeadilan semua harus berkorban dan pada akhirnya semua harus diuntungkan, baik manusia maupun alamnya.

Bagikan: