Merayakan May Day, beberapa aliansi pekerja/buruh melakukan aksi untuk menuntut kesejahteraan mereka. Selain itu, mereka juga menuntut agar UMP dinaikkan, hak-hak mereka diperhatikan oleh pemerintah, KHL yang di bawah nilai minimum. 

Hari buruh atau yang lebih dikenal dengan sebutan May Day merupakan hari yang ditujukan untuk kaum buruh di seluruh dunia yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Pada tahun 1886 di tanggal dan bulan yang sama, terjadi peristiwa bersejarah di mana sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat melakukan demonstrasi besar-besaran. Adapun tuntutan yang diajukan adalah pengurangan jam kerja menjadi delapan jam sehari. Setiap tanggal 1 Mei, kaum buruh di seluruh dunia larut dalam perayaan hari besarnya, begitu pun kaum buruh di Indonesia. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya buruh dapat meraih salah satu haknya yaitu penetapan tanggal 1 Mei sebagai libur nasional. Hal tersebut ditetapkan melalui keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2013. 

Setiap tahunnya, perayaan hari buruh internasional diwarnai oleh berbagai elemen buruh di Indonesia yang turun ke jalan. Hal ini guna menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Begitu pun dengan buruh yang ada di Provinsi Daerah Istimewa (D. I.) Yogyakarta. 

Perjuangan yang dilakukan kaum buruh dari dahulu hingga sekarang terus dilakukan demi memperoleh hak dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, dari sekian perjuangan yang telah dilakukan, berbagai permasalahan timbul di kalangan buruh. Lalu, apa saja permasalahan yang dihadapi mereka saat ini?  

Kirnadi, Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) angkat bicara mengenai situasi dan kondisi yang dihadapi buruh di Yogyakarta. Ketika ditemui di kantornya, ia banyak bercerita terkait nasib yang dialami kawan-kawannya sesama buruh di Yogyakarta. Ketika kami singgung mengenai kesejahteraan buruh, Kirnadi mengatakan bahwa kehidupan buruh di Yogyakarta sangat belum layak. Hal ini dikarenakan upah buruh di Yogyakarta yang masih sangat minim, bahkan jauh di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini mereka ketahui melalui survei yang telah dilakukan pada tahun 2017. “Ini kan tidak sebanding dengan realitas kebutuhan pokok pekerja atau buruh yang ada di Yogyakarta, dengan inflasi, dengan banyaknya kenaikan harga bahan pokok, itu bagi kami sangat tidak layak,” ujarnya. 

Selain masalah upah, permasalahan lain yang muncul saat ini adalah berkaitan dengan pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum. Menurut Kirnadi, di Yogyakarta cukup banyak pelanggaran-pelanggaran tindak pidana yang dilakukan pengusaha terkait ketenagakerjaan seperti gaji di bawah upah minimum yang telah ditetapkan, pekerja wanita yang cuti melahirkan tidak dibayar, tidak ada jaminan sosial bagi pekerja atau buruh di perusahaan.  

Antara Upah Murah, KHL, dan Konflik Kepentingan 

Upah buruh di Provinsi D. I. Yogyakarta pada tahun 2018 ini termasuk dalam kategori Provinsi yang memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) yang rendah, bahkan menempati posisi UMP terendah di Indonesia yaitu sebesar Rp1.454.154. Penentuan UMP tersebut selalu diperbaharui setiap tahunnya dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Adapun perhitungannya yaitu pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dikalikan dengan nilai UMP tahun sebelumnya, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan UMP tahun sebelumnya. 

Formulasi yang sudah diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 menuai banyak protes oleh sebagian besar serikat buruh di Indonesia.  Mereka menilai peraturan tersebutlah yang membuat upah buruh murah selama ini, sehingga perlu untuk dicabut. Hal ini seperti yang tertuang dalam tuntutan mereka dalam aksi Hari Buruh di Yogyakarta kemarin.  

Saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia menetapkan UMP hanya mengacu pada PP No. 78 Tahun 2015 yang menaikkan upah sebesar 8,71%. Angka tersebut murni mengikuti rumusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Asosiasi buruh di Yogyakarta telah melakukan survei KHL pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi D. I. Yogyakarta pada Tahun 2017. Survei tersebut menghitung 60 komponen hidup layak yang terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Adapun menurut hasil survei KHL yang mereka lakukan, nilai KHL tertinggi yaitu di Kabupaten Sleman dengan angka 2,69 juta rupiah, Kota Yogyakarta Rp2,67 juta, Kabupaten Bantul Rp2,53 juta, Kabupaten Kulon Progo Rp2,24 juta, dan Kabupaten Gunung Kidul Rp2.04 juta seperti yang dikutip merahputih.com. Sehingga Kirnadi menyatakan bahwa upah buruh yang layak itu harus dihitung berdasarkan kebutuhan hidup riil para buruh atau pekerja. 

Dari aspek perhitungan KHL sendiri terdapat permasalahan. Kirnadi menceritakan bahwa dalam penetapan KHL di Yogyakarta ini terjadi perbedaan versi. Adapun versi yang dimaksud adalah antara hasil survei yang dilakukan oleh pihaknya di serikat buruh dengan hasil perhitungan pemerintah melalui Dewan Pengupahan. Dewan ini terdiri dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Sebetulnya perwakilan pekerja atau buruh sudah dilibatkan dalam perundingan tersebut, namun peranan mereka masih sangat minim. Berdasarkan penuturannya, di dalam Dewan Pengupahan peran perwakilan pekerja sangat dikecilkan atau dikerdilkan. Hal ini dikarenakan kekuatan pemerintah dan pengusaha yang sangat dominan. Sebagai contoh, survei yang dilakukan Dewan Pengupahan pada komponen sewa rumah atau tempat tinggal di Kota Yogyakarta hanya dihargai sebesar Rp120 ribu sampai Rp200 ribu per bulan. Selain itu, contoh lainnya seperti pada komponen kebutuhan pangan dan pakaian, survei yang dilakukan oleh pihak Dewan Pengupahan menggunakan barang dengan kualitas yang rendah, sehingga hal tersebut yang menyebabkan upah buruh yang ditetapkan menjadi rendah juga.

Baca Juga:  Mengikuti Kuliah Perdana Tanpa Kursi
Buruh Gendong yang sedang melakukan aksi di KM 0. (Adit/Profesi)

Masalah upah yang sangat rendah banyak dialami oleh para buruh wanita di sektor informal. Ati misalnya, buruh wanita rumahan ini setiap hari rata-rata hanya mendapatkan upah sebesar Rp20 ribu per hari. Bahkan menurut penuturannya, rekannya sesama buruh rumahan ada yang berpenghasilan lebih rendah dari dirinya. Ia bekerja pada sebuah perusahaan kecil yang memproduksi emping melinjo di daerah Pleret, Kabupaten Bantul. Setiap harinya, Ati harus mengambil bahan baku di tempat bosnya lalu dibawa pulang untuk dikerjakan di rumahnya. Proses produksi yang dilakukan di rumahnya tersebut menggunakan peralatan produksi yang harus ia siapkan dengan biaya sendiri. Begitu pula dengan Warisa, seorang buruh wanita rumahan yang bekerja memproduksi tas perca. Ia dapat memproduksi 20 buah tas perca dengan upah dua ribu rupiah per buah setiap harinya. Sama seperti Ati, mereka juga harus menyiapkan seluruh peralatan dan biaya operasional produksi dengan biaya sendiri yang menurutnya sangat membebani. “Bagaimana untuk menghidupi keluarga kami kalau upah saya sebagai buruh cuma sekian, padahal itu harus menanggung untuk alat produksi, listrik, air minum, dan lain sebagainya yang untuk fasilitas kerja kita harus menyediakan sendiri,” ungkap Warisa. 

Sementara itu, berdasarkan penuturan Kirnadi, faktor lain yang memengaruhi upah buruh yang kecil di Yogyakarta ini disebabkan adanya konflik kepentingan yang terjadi antara pemerintah daerah dengan pihak pengusaha. Kirnadi menduga terdapat kedekatan antara pemimpin daerah dengan para pengusaha. Sehingga menurutnya kepentingan pemerintah yang harusnya adil kepada kedua belah pihak dalam hal ini antara pekerja dan pengusaha. Namun yang terjadi pemerintah malah lebih condong pada kepentingan pengusaha. Konflik kepentingan ini juga yang menurut dirinya membuat pemerintah daerah tidak mampu menegakkan peraturan yang ada. “Karena bisa jadi bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai afiliasi dengan pemerintah, atau mungkin saudaranya atau kroni-kroninya itu dia mempunyai kedekatan dengan mereka,” katanya. 

Hak-Hak Buruh Yang Terabaikan  

Perjuangan kaum buruh selalu disuarakan setiap tahunnya. Hal tersebut karena hingga saat ini masih terdapat hak-hak mereka yang belum diperoleh. Hal ini disampaikan oleh Kirnadi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Dewan Perwakilan Daerah D. I. Yogyakarta. Ia menceritakan bahwa cukup banyak hak-hak kaum buruh yang masih harus terus diperjuangkan hingga saat ini, di luar masalah kelayakan upah kerja. Seperti misalnya lembur kerja, banyak rekan sesama buruhnya yang harus melakukan kerja lembur melebihi batas waktu. Bahkan, ada pula kasus buruh yang upah lemburnya tidak dibayar oleh perusahaan. 

Masih berdasarkan penuturan Kirnadi, saat ini masih banyak perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya pada program jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan. Sebagai contoh, kasus yang marak terjadi saat ini yaitu perusahaan yang tidak melaporkan pendapatan asli pekerjanya atau bisa dibilang rekayasa data penghasilan. Hal ini bertujuan agar biaya iuran yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dapat ditekan. Lalu dengan alasan menekan biaya, ada pula perusahaan yang tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS sehingga ada sebagian pekerja yang tidak terjamin. Selanjutnya, ada pula kasus perusahaan yang tidak mendaftarkan seluruh program yang ada di BPJS seperti program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun.

Baca Juga:  Warisan Budaya Raja Pertama Kasultanan Yogyakarta
Salah satu tuntutan Buruh Gendong adalah upah layak. (Adit/Profesi)

Hak-hak buruh lainnya yang masih banyak mendapat rintangan pada saat ini yaitu hak untuk bisa berkumpul berserikat yang banyak mendapat hadangan baik dari pengusaha maupun pemerintah, maraknya sistem kerja outsourcing, dan banyak penyimpangan sistem kerja kontrak. 

Bila sebelumnya membahas buruh di sektor formal, lain halnya dengan permasalahan buruh yang berada di sektor informal. Buruh informal yang status pekerjanya seringkali tidak jelas ini ikut menyuarakan aspirasinya pada hari buruh kemarin. Ati dan Warisa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta (ARPY), meminta pemerintah untuk dapat memerhatikan nasib mereka yang juga sebagai buruh rumahan. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai buruh gendong, pembantu rumah tangga, dan buruh informal lainnya. Menurut Warisa, pihaknya sudah melakukan upaya kepada pemerintah untuk mendesak penguasa membuat peraturan yang mengakui serta melindungi mereka sebagai pekerja. “Karena kami selalu menuntut untuk itu mas, karena kami benar-benar ingin dilindungi oleh negara karena itu hak kami,” ujarnya. 

Bagikan: