Proyek pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) sudah mulai memasuki tahap pengerjaan. Namun, proses ganti rugi pembebasan lahan warga yang berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo masih menyisakan permasalahan. Proses ganti rugi pembebasan lahan sudah mendekati tenggat waktu yang dijadwalkan oleh pihak Angkasa Pura (AP) I. Melalui Surat Peringatan (SP) 3, Senin, 18 Desember 2017 menjadi batas waktu bagi warga untuk mengosongkan rumah. Surat tersebut dikeluarkan oleh AP 1 pada Kamis, 14 Desember 2017.

Permasalahan proyek bandara NYIA tidak hanya terjadi pada proses penggusuran rumah warga. Dalam proses relokasi juga terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh warga. Seperti yang diceritakan oleh Sawiyatun (60), ia lebih memilih tempat tinggal yang dulu di Desa Kepek, Kecamatan Temon dibandingkan dengan tempat relokasi yang sekarang. “Yo ten mriko, yo niku wau ning kono banyu enak, nggone kepenak, kambil kari nggedel (Ya di sana, ya itu tadi di sana air enak, tempatnya nyaman, kelapa tinggal ambil). La saiki ora due opo opo, ndue sawah, ndue tegal (Sekarang tidak punya apa-apa, tidak punya sawah, tidak punya tanah),” terang Sawiyatun. Ia merasa kualitas air tanah di tempat relokasi, Desa Kedundang, Kecamatan Temon, kurang baik. Air tanah yang ada hanya dapat digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci. Sawiyatun harus membeli air mineral untuk memenuhi kebutuhan air yang lain. Berbeda ketika masih tinggal di Kepek, ia tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan.

Baca Juga:  Mahasiswa FTI Unjuk Jiwa Entrepeneur

Nenek dengan satu anak ini, sekarang tidak lagi dapat melakukan aktivitas di sawah. Sebelum direlokasi, Sawiyatun biasa menggarap sawah yang ditanami padi. Setiap masa panen lahan tersebut menghasilkan 3 ton gabah padi. Hasil panen tersebut tidak dijual, tetapi digunakan untuk konsumi sehari-hari. Lahan yang menjadi tumpuan kebutuhan sehari-hari tersebut terpaksa ia jual kepada pihak AP 1 untuk proyek pembangunan bandara NYIA. Sawiyatun tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dibayar AP untuk tanahnya, karena proses jual beli tersebut dilakukan oleh anaknya yang seorang polisi.

Hasil dari penjualan lahan sawah tersebut sebagian Sawiyatun gunakan untuk membeli tanah di tempat relokasi. Tiap kepala keluarga dijatah hanya boleh membeli satu kapling tanah di lahan relokasi dengan luas 200 meter persegi. Harga permeter tanah di tempat relokasi ini lebih mahal ketimbang harga tanah yang dibayar AP 1 untuk setiap satu meter tanah milik warga. Satu meter tanah relokasi dipatok harga Rp.860.000, sedangkan untuk tanah milik warga yang terkena dampak pembangunan proyek dihargai lebih rendah. Harga tanah tersebut belum termasuk biaya pembangunan rumah yang dikerjakan oleh kontraktor. Harga bangunan dipatok berdasarkan tipe bangunan yang disediakan oleh kontraktor. Contohnya rumah milik Dwi salah satu warga yang juga menyesal akan adanya penggusuran ini, dengan bangunan tipe 100 bangunan milik Dwi dipatok dengan harga tiga juta permeter.

Baca Juga:  Gathering Gondrongers UII

Berbeda denga Sawiyatun, Suginah (65), mengaku tidak merasa menyesal pindah ke tempat relokasi. Suginah dan suaminya, Purwadi, pindah ke tempat relokasi sejak tanggal 15 Oktober 2017. Pembangunan rumah milik mereka sudah dilakukan mulai dari bulan Mei 2017. Mereka mengaku lebih nyaman tinggal di tempat relokasi, karena sudah merasa aman tidak mempunyai lahan tanah di lokasi pembangunan bandara NYIA. Dulu ketika masih mempunyai tanah, mereka selalu khawatir karena selalu dicari pihak AP 1. “Ya enaklah, soalnya sudah enggak punya tanah di sana (lokasi pembangunan bandara). Di sana kan diuber-uber, di sini kan enggak,” terang Suginah.

Suami istri yang berprofesi sebagai petani ini memiliki total lahan seluas 7000 meter persegi di lokasi proyek pembangunan bandara. Pihak AP 1 mengganti rugi seluruh lahan mereka sebesar 5 miliar rupiah. Suginah menjelaskan uang hasil penjualan tanah tersebut sudah dibagikan kepada empat orang anaknya dan digunakan untuk membangun rumah. Ia juga membeli kebun sawit seluas tiga hektare di Pontianak. Namun, karena lahan sawah yang dimiliki sudah dijual, Suginah mengaku mereka hanya bisa bersantai-santai di rumah dan tidak mempunyai pekerjaan lainnya.

Baca Juga:  Telisik Dana PESTA UNISI 2017

Walaupun mengaku tidak menyesal, Suginah memiliki alasan lain mengapa ia memutuskan untuk pindah. Salah satu anak Suginah adalah anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang berdinas di Malang. Suginah mengaku mendapatkan ancaman. Jika suaminya tetap ikut-ikutan menolak penggusuran, maka nasib pekerjaan anaknya akan terancam. “Anak saya kan PNS (Pegawai Negeri Sipil), itu di Malang. Tentara, coba kalau dia itu enggak kerja. Katanya kalau bapaknya nolak-nolak anaknya kena (dapat masalah) gitu. Ya udahlah ikut aja,” jelas Suginah.

Reportase bersama: Dicky Puja P., Johan Aiman R., M. Noer R,.

Bagikan: