Perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan dalam pelayanan dan fasilitas merupakan hak bagi setiap warga negara. Pemerintah ataupun instansi yang terbuka bagi masyarakat umum sudah sewajarnya memenuhi hak-hak tersebut. Begitu juga yang seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Semua warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Tidak ada larangan penyandang disabilitas tertentu untuk mendapatkan ilmu. Oleh sebab itu menjadi sebuah kewajiban bagi instansi pendidikan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis inklusif.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat kebijakan mengenai pendidikan inklusif yang tertampung dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Peraturan tersebut menjelaskan semua peserta didik yang menyandang disabilitas harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang setara secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan dari peraturan ini salaha satunya adalah agar terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Baca Juga:  SUPLeMEN - Desember 2015

Universitas Islam Indonesia UII dalam hal ini sebagai instansi pendidikan sudah seharusnya memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang bersifat inklusif. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak membeda-bedaka dan diskriminatif harus dijadikan bahan acuan UII dalam memberikan pelayanan dan fasilitas bagi tiap peserta didik. Ini juga sejalan dengan Visi UII yang menginginkan terwujudnya UII sebagai rahmatan lil’alamin. Membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam, termasuk bagi sesama manusia yang menyandang disabilitas.

Silakan unduh pada tautan berikut: SUPLeMEN – Januari 2018

Bagikan: