Kalangan mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta menilai revisi Undang – undang Nomor 17 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak berpihak kepada masyarakat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap undang-undang yang telah disahkan.

Pada 20 Maret 2018 lalu, ribuan mahasiswa yang mengatasnamakan “Gerakan Solidaritas Menolak Revisi UU MD3” melakukan aksi  di depan gedung DPRD DIY. Aksi yang berjalan damai tersebut dimulai dari kawasan parkir Abu Bakar Ali, Jl. Malioboro. Dari titik itu mahasiswa melakukan long march menuju gedung DPDR DIY untuk berorasi sebelum akhirnya melanjutkan long march hingga ke titik nol kilometer Yogyakarta. Di halaman gedung DPRD DIY, ribuan mahasiswa disambut oleh salah satu perwakilan DPRD Komisi D dari Fraksi Gerindra, Danang Wahyu Broto, yang berjanji akan menyampaikan aspirasi dari para peserta aksi tersebut.

Baca Juga:  Memaknai Hari Kemerdekaan RI ke-70

Revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sendiri – sejak perancangannya menuai banyak kontroversi – akhirnya disahkan pada rapat paripurna pada 12 Februari 2018. Adapun revisi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pasal 73 ayat 4 poin b: yang berbunyi ”Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a” terdapat penambahan frasa “Wajib” bagi pihak kepolisian untuk memanggil paksa pihak yang  diperiksa DPR yang enggan datang.
  2. Pasal 84 ayat 1 yang membuat jumlah pimpinan DPR menjadi enam. Terdiri dari satu ketua dan lima wakil ketua. Pasal tersebut berbunyi “Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.”
  3. Pasal 122 huruf k yang berbunyi “MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.”
  4. Pasal 245 yang berbunyi “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.” Hal tersebut membuat semua anggota DPR, jika dipanggil penegak hukum harus mendapat izin tertulis dari Presiden setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Baca Juga:  Teriakan Mahasiswa Baru dalam Aksi PESTA UNISI

Keempat pasal tersebut inilah yang menurut A. Mazhar Amin selaku Ketua Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (DPM UII), membuat mahasiswa bergerak mengadakan aksi untuk menolak revisi UU MD3. “Tujuan kita memang membatalkan itu (revisi UU MD3). Karena itu, jujur ya, seakan keinginan kita dihalang-halangi.” Ia pun menambahkan bahwa dengan disahkannya UU MD3 dikhawatirkan akan menimbulkan kediktatoran.

Saiful Salim, Kordiantor Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia (LEMHI) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang juga ikut dalam aksi tersebut juga berpendapat bahwa dalam kajian yang dilakukan oleh pihaknya, revisi UU MD3 akan menjadi beberapa persoalan. “Menurut kami, pasal-pasal yang ada adalah pasal-pasal kontroversial”, lanjutnya. “Harapan kami presiden harus mengeluarkan perpu.”

Baca Juga:  Gathering Gondrongers UII

Reportase Bersama: Johan Aiman R., Adityo Nugroho, Vebri Satriadi, Dimas Bintang P.

Bagikan: