Telah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia (FTI UII) khususnya yang aktif berlembaga, tentang adanya sebuah isu penyalahgunaan dana triwulan lembaga mahasiswa FTI UII pada periode 2016/2017 oleh salah seorang anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FTI UII. Muhammad Fachmi Kurniawan adalah Ketua Komisi 3 DPM FTI UII yang menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.  

Hal ini pun menuai berbagai reaksi di kalangan mahasiswa FTI UII, seperti pemasangan poster yang meminta DPM FTI UII untuk segera mengusut kasus ini. Tim LPM PROFESI belum mengetahui siapa yang membuat dan memasang poster ini di dinding Kantin Mawar. Namun, menurut pemantauan tim kami, pemasangan poster ini telah dilakukan dua kali di lokasi yang sama.  

Jumlah total uang yang disalahgunakan oleh Fachmi memiliki nominal yang relatif tinggi untuk ukuran keuangan lembaga mahasiswa. Besarnya dana yang diselewengkan oleh Fachmi diduga sekitar Rp49.101.613,00. Uang yang diduga belum terdistribusikan tersebut seharusnya diberikan kepada tiga lembaga: DPM FTI UII, Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) FTI UII, dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) PROFESI FTI UII. Tim LPM PROFESI melakukan perhitungan detail penyalahgunaan dana triwulan dengan data yang telah dikonfirmasi oleh Komisi 3 DPM FTI UII. Di bawa ini tabel perhitungan penyalahgunaan dana triwulan di kelembagaan mahasiswa FTI UII, dimutakhirkan pada 2 Oktober 2018:

Tabel Perbedaan Nominal Pendistribusian Dana Triwulan LEM FTI UII
 Dana yang DiterimaDana yang DiturunkanPerbedaan Nominal
Total Dana yang Belum TerdistribusiRp21.680.715,00
Triwulan 1-3Rp44.322.700,00 Rp49.622.190,00 Rp5.299.490,00
Triwulan 4Rp12.800.000,00 Rp16.470.884,00 Rp3.670.884,00
Triwulan 5-Rp12.710.341,00 Rp12.710.341,00
Tabel Perbedaan Nominal Pendistribusian Dana Triwulan LPM PROFESI FTI UII
 Dana yang DiterimaDana yang DiturunkanPerbedaan Nominal
Total Dana yang Belum TerdistribusiRp24.907.236,00
Triwulan 1Rp9.451.234,00 Rp9.451.234,00 -
Triwulan 2Rp11.148.000,00 Rp15.206.546,00 Rp4.058.546,00
Triwulan 4-Rp11.675.955,00 Rp11.675.955,00
Triwulan 5-Rp9.172.735,00 Rp9.172.735,00

Keterangan: Dana Triwulan 1 dan 3 berdasarkan perhitungan terbukti tidak disalahgunakan.

Tabel Perbedaan Nominal Pendistribusian Dana Triwulan DPM FTI UII
 Dana yang DiterimaDana yang DiturunkanPerbedaan Nominal
Total Dana yang Belum TerdistribusiRp2.513.662,00
Triwulan 1Rp1.615.443,00 Rp1.615.443,00 -
Triwulan 2Rp1.980.209,00 Rp2.627.044,00 Rp646.835,00
Triwulan 3Rp1.819.952,00 Rp1.819.952,00 -
Triwulan 4Rp1.698.300,00 Rp2.012.280,00 Rp313.980,00
Triwulan 5-Rp1.552.847,00 Rp1.552.847,00

Keterangan: Dana Triwulan 1 dan 3 berdasarkan perhitungan terbukti tidak disalahgunakan.

Tabel Rekapitulasi Perbedaan Nominal Pendistribusian Dana Triwulan
Total Dana Triwulan yang Belum TerdistribusiRp49.101.613,00
DPM FTI UIIRp2.513.662,00
LPM PROFESI FTI UIIRp24.907.236,00
LEM FTI UIIRp21.680.715,00

Terungkapnya Indikasi Penyalahgunaan Dana Triwulan

Awal mula terungkapnya penyelewengan dana triwulan periode 2016/2017 terjadi ketika awal masa periodisasi DPM FTI UII 2017/2018. Pada saat itu, Anisa Arum Melati yang menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPM FTI UII melakukan pengecekan ulang terhadap data keuangan pada periode sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan di periode sebelum ia menjabat. Masalah muncul ketika masuk ke Triwulan pertama pada periode ini, ketika ia ingin mengajukan dana triwulan pertama kepada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII (DPM UII) yang syaratnya mengajukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) triwulan terakhir periode sebelumnya. Perlu diketahui bersama, pada periode sebelumnya, penurunan dana triwulan dilakukan sebanyak lima kali. Padahal, yang diterima oleh Arum hanyalah LPJ triwulan keempat. Ia pun bertanya kepada pihak LEM FTI. Hasil yang diterimanya adalah Bendahara LEM FTI UII pada saat itu hanya menerima dana triwulan keempat. Kemudian setelah mengetahui dana triwulan kelima tidak didistribusikan, Bendahara LEM FTI UII menanyakan hal tersebut kepada Fachmi. Bendahara LEM FTI UII mendapatkan jawaban bahwa memang tidak ada dana triwulan kelima untuk LEM FTI UII.

Baca Juga:  Belum Sejahtera, Buruh Yogyakarta Merana
Poster yang ditempel di Kantin Mawar mengenai tuntutan pertanggung jawaban atas penyelewengan dana triwulan. (PROFESI/Vebri)

Lalu, Arum pun meminta bukti turunnya dana triwulan kelima kepada DPM UII. Mereka pun memberikan bukti transfer dana tersebut ke rekening Fachmi berupa cetakan transaksi keuangan dalam bentuk rekening koran. Bukti tersebut mengindikasikan bahwa dana tersebut telah terdistribusikan. Perlu diketahui, bahwa pendistribusian dana triwulan yang diturunkan oleh DPM UII kepada DPM FTI UII dilakukan melalui rekening pribadi, dalam hal ini rekening pribadi Fachmi. Ketika ada kecurigaan mengenai anomali pendistribusian dana, Arum pun langsung memeriksa keuangan yang ada pada triwulan sebelumnya pada periode sebelumnya dari data Forum Aspirasi dan Laporan Kinerja (FORASLAK) dan LPJ masing-masing lembaga. “Kami rekap semua, ketahuanlah di situ berapa jumlahnya, apa saja yang kurang, TW (triwulan) mana saja,” ungkap Arum ketika menjelaskan kronologis terindikasinya penyelewengan dana. Pada saat itu, Arum tidak langsung berpikir bahwa Fachmi adalah pelakunya. 

Proses pengungkapan pun berlanjut ketika Arum bertanya kepada Fachmi mengenai LPJ triwulan kelima periode lalu lewat pesan singkat media sosial. Alih-alih menjawab pokok pertanyaan, Fachmi mengelak dengan memberikan jawaban jika ada masalah keuangan yang terjadi pada periode lalu, bisa dibahas secara langsung dengan bertemu.  Namun, jawaban Fachmi tersebut tidak bisa ditepati, ketika Arum mengajak rekan-rekan DPM FTI UII yang lain untuk bertemu secara langsung, Fachmi enggan untuk bertemu. Bahkan, untuk bertemu dengan Wahyu Bima Baranza selaku Ketua DPM FTI UII periode 2017/2018 pun tidak mau. Barulah pada sekitar akhir Januari, Arum berhasil bertemu dengan Fachmi di hall FTI UII. 

Setelah pertemuannya dengan Arum, terjadi pertemuan antara Bima, Arum, Fachmi, dan M. Donny Alexandro selaku demisioner Ketua DPM FTI UII periode 2016/2017. Pertemuan itu berlangsung di Kantin Mawar. Di forum tersebut, Fachmi mengaku bahwa ia telah menggunakan uang tersebut, namun ia tidak menjelaskan berapa detail yang digunakan. Fachmi mengatakan tujuannya menggunakan dana itu untuk mengobati pengobatan orangtuanya yang sedang sakit. 

Proses Pengusutan yang Tak Kunjung Usai

Setelah pertemuan antara Fachmi, Donny, Arum, dan Bima, diadakan pertemuan kembali antara Fachmi dan Donny untuk membuat surat pernyataan bahwa Fachmi yang menyalahgunakan uang tersebut. Berangkat dari forum tersebut, terjadilah pertemuan dengan beberapa pihak yang terkait menuntut kejelasan dana yang diselewengkan. Pertemuan itu berlangsung pada 15 Februari 2018 malam yang bertempat di Kantin Mawar. Forum tersebut dihadiri oleh demisioner lembaga mulai dari DPM FTI UII, LEM FTI UII hingga LPM PROFESI FTI UII berserta saksi-saksi lainnya. 

Forum itu diadakan untuk meminta kejelasan terkait tindakan Fachmi dan membahas tentang perjanjian pelunasan dalam tempo empat bulan yang dicicil dua kali. Surat perjanjian tersebut tertulis di atas kertas bermeterai dan ditanda tangani oleh berbagai pihak. Lebih jelasnya, pada perjanjian tersebut disepakati untuk pelunasan melalui dua tahap yakni dari bulan April hingga Juni yang dicicil dua kali. 

DPM FTI UII periode 2017/2018 mengklaim tidak memiliki tanggung jawab untuk mengurus kasus ini. DPM FTI UII hanya sebagai fasilitator guna melancarkan proses pengusutan. Mereka mengatakan bahwa yang bertanggungjawab adalah demisioner DPM FTI UII 2016/2017. Donny pun mengaku bahwa pengusutan penyelewengan dana merupakan tanggung jawabnya karena kasus ini terjadi ketika ia menjabat. Forum yang diadakan pada tanggal 15 Februari 2018 pun menyepakati bahwa pengusutan kasus ini melalui jalur kekeluargaan.  

Pada saat demisioner menunggu dana triwulan pada periode lalu untuk dikembalikan pada bulan Juli, tiba-tiba Fachmi tidak dapat dihubungi. Akhirnya Donny pun meminta bantuan kepada Wakil Dekan bidang kemahasiswaan untuk menghubungi Fachmi. Hal ini dilakukan karena ketakutannya ketika menghubungi Fachmi dan berada pada posisi orangtuanya yang sedang sakit. “Dengan alasan oknum bahwa orangtuanya sakit itu menjadi ketakutan bagi kami untuk langsung menghubungi orangtuanya,” ujar Donny. Selain itu, dengan dihubunginya Fachmi oleh pihak dekanat, ia harap Fachmi bisa sadar secepatnya. Ketika dihubungi oleh pihak dekanat, Fachmi pun setuju dan siap untuk mengembalikan dana tersebut. Pihak dekanat pun menegaskan sanksi yang akan diberikan seperti dicabutnya gelar yang telah didapatkannya. Untuk saat ini, ijazah Fachmi masih ditahan oleh pihak DPM FTI UII.  

Proses penyelesaian masalah pun berlanjut, Warih Arbi Hernowo, Pemimpin Umum LPM PROFESI periode 2016/2017 mencoba mencari akun sosial media kerabat dekat dari Fachmi. Akhirnya ia mendapatkan kontak Kakak Fachmi dan langsung menghubunginya. Kakaknya pun bernegosiasi dengan demisioner DPM FTI UII untuk meminta waktu mengumpulkan uang guna mengganti dana triwulan periode sebelumnya yang disalahgunakan oleh Fachmi. Ia pun berjanji akan mengembalikan dana tersebut pada akhir bulan September tahun ini.  

Proses pengusutan pun terkendala oleh berbagai hal, seperti sulitnya pihak demisioner DPM FTI UII menghubungi Fachmi. Menurut Arum, hal ini dikarenakan Fachmi sudah lulus dari UII dan gawainya mengalami kerusakan. Sehingga untuk berkomunikasi dengan Fachmi, aplikasi pesan instan LINE menjadi pilihan. Aplikasi LINE itu pun hanya ada dalam laptop Fachmi sehingga mobilitasnya terbatas. Komunikasi terakhir yang dilakukan Fachmi adalah menghubungi Arum pada tanggal 17 Agustus 2018. Tim LPM Profesi juga mencoba menghubungi Fachmi melalui telepon, WhatsApp, dan berbagai upaya lain, namun yang bersangkutan belum dapat dihubungi. 

Namun, proses pengembalian tersebut pun baru dapat dilanjutkan pada 10 Oktober 2018 lalu dengan nominal 25 juta Rupiah. Menurut Bima, saudarinya Fachmi sulit untuk mengumpulkan uang dengan nominal yang telah diselewengkan oleh adiknya. Mengingat, saudarinya tersebut baru mengetahui apa yang dilakukan oleh Fachmi pada bulan Agustus lalu. Bima pun mengatakan ia tidak mengetahui secara pasti mengapa menjadi terkendala. Saudarinya pun meminta keringanan waktu untuk mengembalikan uang tersebut.  

Dana yang diselewengkan tersebut rencananya akan diberikan kembali kepada masing-masing lembaga yang ada di lingkungan FTI UII. Namun, hingga saat ini uang tersebut masih di tangan DPM FTI UII. Bima pun mengatakan pengembalian kepada masing-masing lembaga perlu menunggu uang tersebut dikembalikan sepenuhnya. Adapun alasan lainnya adalah karena regulasi keuangan yang ada di DPM FTI UII periode 20172018 berbeda dengan regulasi keuangan yang ada pada periode sebelumnya.  

Tidak Ingin Membawa Kasus Ini Ke Ranah Hukum dan Kurang Kritisnya Lembaga

Salah satu hasil kesepakatan forum yang diadakan pada 15 Februari 2018 lalu adalah proses penyelesaian kasus ini lewat jalur kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan agar Fachmi diberi kesempatan untuk mengubah sikapnya. “Bahwa landasannya kita memberi kesempatan oknum untuk berubah,” ujar Donny. Namun, apabila sudah melebihi tenggat waktu, demisioner DPM FTI UII akan membawa ini ke jalur hukum. 

Donny pun menganggap kasus ini adalah sebuah kasus korupsi karena dilakukan secara sistematis. Jika merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. 

Sementara itu, biaya untuk pengusutan kasus korupsi bisa lebih besar dari uang yang diambil. Tim LPM PROFESI mendapatkan jumlah biaya penanganan kasus korupsi yang dihimpun dari hukumonline.com. Untuk sementara, tim kami memang hanya mengandalkan internet untuk informasi ini. Tertulis di sana bahwa untuk total penanganan pada kejaksaan mencapai 200 juta rupiah per kasus. Lebih rinci, jumlah tersebut dibagi antara lain untuk penyelidikan 25 juta; penyidikan 50 juta; penuntutan 100 juta; dan eksekusi penuntutan sebesar 25 juta. Untuk penanganan di Kepolisian, jumlah yang dihabiskan adalah 208 juta rupiah per kasus mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. 

Berbeda pendapat dengan Donny, Bima mengatakan ia tidak ingin membawa kasus ini ke ranah hukum karena masa periodisasinya hanya tersisa sedikit. Sementara untuk mengurus ke pihak yang berwenang, membutuhkan waktu yang relatif lama. “Kami lapor ke polisi pun kami tidak mau karena kami sadar ini periode yang singkat jika dibawa ke polisi pun waktu kami habis untuk mengurus ke pihak kepolisian,” ujar pria yang kerap disapa Bima ini. Selain itu, ia berpendapat bahwa masalah ini merupakan tanggung jawab demisioner DPM FTI UII pada periode sebelumnya. Hal ini dibenarkan oleh demisioner DPM FTI UII periode 2016/2017, terkhusus oleh Donny. DPM FTI UII periode ini hanya memberikan upaya pendampingan, membantu, dan memfasilitasi proses penanganan. 

Menurut Donny, hal yang menjadi penyebab terjadinya kejadian ini adalah karena kelalaian dari DPM FTI UII periode sebelumnya. Pada saat itu, ketua DPM FTI UII terlalu percaya kepada bawahannya sehingga tidak berkomunikasi secara intensif dan menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. Kurangnya koordinasi antar tubuh DPM FTI UII sendiri terutama pada Komisi 3 menjadi penyebab lainnya. Nora Silvia Hanifa Putri pun mengaku tidak mengetahui kejadian ini ketika ia menjabat sebagai anggota Komisi 3 DPM FTI UII. Ia baru mengetahui kejadian ini ketika ia sudah tidak berdomisili di Yogyakarta. “Malah baru tahu setelah selesai, udah enggak di Jogja lagi aku,” ujar Nora. Menurut Nora, sebenarnya pada tubuh Komisi 3 DPM FTI UII periode lalu, tidak ada pembagian tugas secara spesifik. Namun, ketika ada penurunan dana triwulan pertama dari DPM UII, Nora yang ingin menghubungi pihak DPM UII dicegah oleh Fachmi. Fachmi mengatakan agar hanya dia yang menghubungi DPM UII.  

Sementara itu, Bima mengatakan Pihak DPM FTI UII sendiri berpendapat kejadian ini terjadi karena kurangnya daya kritis dan analitis pada tubuh lembaga di FTI UII. Masing-masing lembaga tidak mampu berpikir kritis tentang masalah keuangan yang ada di tubuh FTI UII. Ketika uang tersebut sudah terdistribusikan, apakah kurang, atau ada keanehan, masing-masing lembaga di FTI UII hanya menerimanya apa adanya. Pada periode lalu, pendistribusian dana triwulan dilakukan secara bertahap. “Kemarin itu sistemnya mas ini (Fachmi), itu dia TW (dana triwulan) itu tidak diberi langsung, langsung sekali tahap itu enggak. Dia itu ngasihnya per tahap per tahap yang sampai sekarang kami juga tidak tahu apakah apa dasarnya dibikin bertahap,” ujar Arum. Arum menilai, tidak ada sifat curiga pada tubuh lembaga di FTI UII sendiri mengenai mekanisme keuangan. 

Kejadian ini merupakan sejarah kelam yang pernah terjadi pada tubuh Keluarga Mahasiswa FTI UII sehingga menjadi pengalaman traumatis bagi Donny selaku demisioner DPM FTI UII periode 2016/2017. Donny mengaku kinerja DPM FTI UII pada masa ia menjabat adalah periodisasi yang buruk, terutama di akhir masa jabatannya. Ia pun berharap kasus ini segera menemukan titik terang.  

Reportase bersama: Chrisna Mahendra Utama dan Meitipul Ade Reforwasih
Bagikan: