Rabu (01/05), sejumlah massa aksi yang terdiri dari sejumlah aliansi melakukan aksi di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta. Aksi May Day dilakukan untuk memperingati Hari Buruh Internasional 2019 yang dimulai dengan melakukan Long March dari Taman Parkir Abu Bakar Ali dan berakhir di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta. Aksi ini dilakukan untuk menuntut hak-hak yang seharusnya diterima oleh buruh. Hal ini berangkat dari keresahan sejumlah massa aksi yang menganggap minimnya upah dan tingginya jam kerja yang diterima oleh buruh. Aksi ini diramaikan oleh ARUS (Aliansi Rakyat untuk Satu Mei).

Irsyad Adi Gunawan, dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus Koordinator Komite Aksi May Day 2019 membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pemerintah DIY telah melakukan pelanggaran secara tidak langsung, yakni seperti upah yang minim dan pemerintah tidak sanggup menyediakan rumah yang terjangkau bagi buruh-buruh yang diupah dengan murah.

Baca Juga:  Mahasiswa FTI Unjuk Jiwa Entrepeneur

“DIY dalam beberapa tahun terakhir mendapat kucuran dana keistimewaan dan ditetapkan sebagai daerah yang istimewa, dan dananya luar biasa, (sejumlah) triliunan. Dari triliunan dana dikucurkan itu, ternyata tidak berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan,” ujar Ardi, seorang massa aksi dari ARUS. Massa aksi yang tergabung dalam Aksi May Day berjumlah sekitar 200 orang dan terdiri dari beberapa organisasi seperti KPR, P3S, SERBUK, LMND, PRD, SBSI, FNKSDA, FI, dan SEKBER.

ARUS pun memberikan tuntutan kepada pemerintah mengenai aksi May Day 2019 ini. Tuntutan yang diberikan ARUS berupa menuntut untuk mengutamakan kaum rentan yakni buruh dan petani. Hal ini disampaikan oleh Ardi, massa aksi ARUS yang juga anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD). Adapun tuntutan-tuntutan lain yang diberikan oleh ARUS adalah:

  1. Cabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
  2. Hapus sistem kerja kontrak, pemagangan, dan Outsourcing.
  3. Audit BPJS.
  4. Lakukan sidak perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS.
  5. Lapangan kerja untuk rakyat.
  6. Cuti haid tanpa syarat.
  7. Jamin dan lindungi kebebasan berserikat bagi rakyat.
  8. Tolak PHK sepihak.
  9. Cabut peraturan Menteri Perhubungan No. 18 tentang aplikasi driver taxi online.
  10. Revisi Pasal 54 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
  11. Berikan keadilan dan selesaikan masalah HAM buruh pertambangan dan perkebunan di Papua.
  12. Laksanakan Pasal 33 UUD 1945.
Baca Juga:  Proyek Sosial yang Asal Sosial

Reportase Bersama: Nuzilla Putri Al-Bana, Asha Novianty, Rizky Reldian, dan Fikri Ahmadi.

Editor: Chrisna Mahendra U.

Bagikan: