Minggu (20/10/2019), telah berlangsung aksi yang dilakukan oleh Gerakan Pelajar Yogyakarta. Aksi ini bertajuk #KAMITIDAKDIAM – Menolak Segala Bentuk Represi dan Upaya Pembungkaman Hak Demokrasi. Bertempat di bundaran Universitas Gadjah Mada, aksi dimulai pukul 15.00 WIB.

Aci yang merupakan Humas Aksi, mengatakan aksi yang dilakukan adalah bentuk solidaritas untuk kawan mereka yang meninggal dunia akibat tindakan represi ketika memperjuangkan demokrasi. Selain itu, aksi ini juga merupakan tanda  bahwa negara sedang tidak baik-baik saja, hingga pelajar turut andil dalam aksi. “Kaum muda saat ini, pelajar sekalipun tidak takut dengan segala bentuk represi, entah itu melalui sekolah, entah itu melalui broadcast dari negara dan semacamnya. Karena mereka sudah berani melawan,” jelasnya.

Dari pemantauan di lapangan, penjagaan aparat tidak terlalu ketat. Sekitar 30 personil Polisi terlihat mengawasi di sekitar bundaran UGM.

Selain diisi dengan orasi dan pembacaan puisi, ada pula penyalaan lilin. Hal itu dilakukan sebagai pernyataan simbolis mempertahankan semangat juang kawan mereka yang meninggal dunia ketika gelombang demonstrasi pada 25-30 September 2019. “Bahwa perjuangan kawan-kawan ini masih ada di genggaman kita. Lilin ini masih kita pegang, lilin ini masih menyala, dan mereka yang meninggal itu bukan berarti perjuangan kita berhenti sampai di sini,” jelas Aci.

Baca Juga:  Mahasiswa FTI Unjuk Jiwa Entrepeneur

Lima orang meninggal dunia dalam gelombang demonstrasi tersebut, yaitu: Muhammad Yusuf Kardawi dan Immawan Randy, Mahasiswa Universitas Halu Oleo; Maulana Suryadi dan Akbar Alamsyah, Masyarakat Sipil; serta Bagus Putra Mahendra, Pelajar SMK Al Jihad Tanjung Priok Jakarta.

Perihal inisiator aksi, Aci mengatakan bahwa aksi ini sepenuhnya inisiasi pelajar. “Ini sama sekali tidak ada kemudian yang nyuruh mahasiswa, enggak ada,” tegasnya. Ia menambahkan memang ada solidaritas dari mahasiswa, tetapi massa aksi didominasi oleh pelajar.

“Kita dari mahasiswa, dari ARB (Aliansi Rakyat Bergerak), kita memberikan otoritas kepada komite pelajar, … untuk kemudian menyosialisasikan tuntutan sekaligus melakukan agenda dan juga aksi yang sekiranya itu memang sesuai dengan tuntutan yang dibawa oleh ARB, Aliansi Rakyat Bergerak,” lanjutnya.

Gerakan Pelajar Yogyakarta sendiri merupakan komite pelajar yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak. Tidak hanya turun aksi, dalam komite pelajar tersebut juga diadakan diskusi untuk meningkatkan kesadaran pelajar.  Aci menjelaskan, “jadi ada komite pelajar, ada komite mahasiswa, ada komite buruh, nah itu dalam satu aliansi, ARB.” Berapa kampus yang sudah membentuk komite di antaranya adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Baca Juga:  Berprestasi, Awal Menuju Pemimpin Masa Depan Negeri

Pada poster yang disebar melalui akun Instagram @gerakanpelajaryogyakarta, sebelumnya aksi akan dilakukan di titik nol KM. Akan tetapi, terjadi perubahan tempat menjadi bundaran UGM. Aci mengatakan bahwa perubahan tersebut terjadi karena ada bentrokan dengan panggung budaya. “Pertimbangannya adalah itu tidak akan strategis secara penyampaian isu, secara penyampaian tuntutan yang kita sampaikan kepada masyarakat, itu kita lihat itu tidak strategis ketika berbarengan dengan acara panggung budaya itu,” tambahnya.

Aksi diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap dan pembacaan doa. Pukul 17.20 massa aksi membubarkan diri, begitu juga dengan aparat yang sedari awal mengawasi.

Dalam press release-nya, Gerakan Pelajar Yogyakarta menyatakan sikap:

  1. Menentang segala bentuk pembungkaman hak demokrasi dan tindak represif dari pemerintah melalui Mendikbud, Menristekdikti, dan segenap aparatus negara terhadap pelajar, mahasiswa, dan segenap elemen masyarakat.
  2. Menuntut keadilan bagi kawan-kawan kami yang menjadi korban dari tindak kekerasan dari aparat.
  3. Menuntut pemerintah menangkap dan mengadili oknum aparat yang melakukan tindakan represi dan kekerasan kepada masyarakat yang turun aksi.
  4. Membebaskan para aktivis pro-demokrasi.
  5. Menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
  6. Menuntut pemerintah dengan segera mengatasi dan mengadili pelaku kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan mengungkap dalang di baliknya serta orang-orang yang terlibat di dalamnya kepada publik.
  7. Mendesak presiden menerbitkan Perppu terkait UU KPK dan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
  8. Merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP dan meninjau ulang pasal-pasal tersebut dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
  9. Menolak RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, dan RUU Minerba.
  10. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM dan HAM berat serta adili penjahat HAM.
Baca Juga:  EXPO PSIT 2017

Reportase bersama: Vebri Satriadi, Chrisna Mahendra U., Asha Novianty S., Rizky Reldian R.

Bagikan: