Sejumlah mahasiswa penerima bantuan potongan SPP masa Covid-19 melaporkan adanya dugaan tindakan pungutan liar (pungli) yang dilakukan DPM FPSB UII, seperti yang ramai diperbincangkan dalam cuitan twitter @uiimenfess dengan kronologi korban ditawari untuk mengajukan bantuan potongan SPP dengan syarat anggota DPM FPSB mendapatkan setengah dari hasil bantuan yang diberikan. 

Motivasi DPM mengadakan program potongan biaya SPP “Karena permintaan dari beberapa lembaga tingkat fakultas, dimana mereka meminta pemotongan SPP untuk mahasiswa yang terdampak akibat pandemi Covid 19, yang pada saat ini sedang dalam pemulihan ekonomi setelah terjadi dampak besar dari pandemi Covid 19. Sehingga kami berinisiatif mengadakan pemotongan SPP untuk mahasiswa yang terdampak” jelas Komisi 3 DPM U.

Seperti yang dijelaskan DPM komisi 3 mengenai mekanisme pengajuan berkas calon mahasiswa yang mendapatkan potongan SPP sebagai berikut:

  1. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan fakultas masing-masing
  2. Mahasiswa aktif Universitas Islam Indonesia program diploma D3 atau S1
  3. Menyertakan surat keterangan tidak menerima bantuan spp atau beasiswa dari kelembagaan dan instansi resmi apapun yang diusulkan fakultas 
  4. Menyertakan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh kepala desa setempat , rt, surat penghasilan orang tua/wali atau slip gaji orang tua terbaru 2021
  5. Surat keterangan aktif kuliah yang diusulkan oleh fakultas dan apabila mahasiswa berasal dari program pkh atau keluarga dengan pemegang kartu keluarga sejahtera atau panti sosial dapat menyertakan dokumen tersebut sebagai pendukung.

 

Baca Juga:  Mahasiswa FTI Unjuk Jiwa Entrepeneur

Untuk validasi data dan skrining dari DPM F, LEM dan rektorat dimana rektorat hanya melakukan pengecekan apakah sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki.

Namun program ini mendapat respon kecewa dari beberapa mahasiswa umum dan mahasiswa yang berada langsung di dalam sebuah lembaga, “Terus terang saya agak kecewa sebenarnya dengan DPM F, karena mahasiswa kami atau teman-temen dari jurusan kami, jurusan saya khususnya, itu tidak dapat info tentang pemotongan biaya SPP ini. Dan dari DPM sendiri memberikan informasi sedikit telat, tepatnya  pukul 12 malam baru diberikan kabar ke kita, dan paginya sudah diminta deadline, diminta nama-nama siapa saja yang mengajukan beasiswa ini” kata Moh. Irwansyah (Ketua himpunan mahasiswa PBI).

Terkesan instan, dari data yang diberikan pihak rektorat hanya membatasi 12 penerima bantuan potongan SPP tiap fakultas.

“Spesifikasi mahasiswa yang mendapat potongan spp, yaitu 12 orang dari FTSP, 2 orang dari FK, FPSB 6 orang, FH 11 orang, FTI 12 orang, FMIPA 12 orang, FIAI 8 orang, FBE 12 orang,” jelas Komisi 3.

Dari 75 orang yang terdaftar bantuan dengan masing-masing mendapat Rp. 1.562.500 sehingga mahasiswa hanya membayar sisanya setelah mendapat potongan SPP. 

“Dpm U menargetkan dana sebesar 150 juta sebagai dana yang digunakan untuk biaya pemotongan SPP mahasiswa yang telah lulus validasi. Namun dana tersebut tidak habis terpakai yang mana dana yang terpakai adalah 114 juta dan sisanya 36 juta menjadi dana abadi (Pengelolaan aset, kemandirian keuangan KM),” ujar Komisi 3 DPM U.

Tanggapan Aura Nabila (Ketua DPM FPSB) terkait isu yang beredar di dalam maupun di luar kalangan mahasiswa UII “Jujur dari aku pribadi, pasti ada rasa kaget banget gitu kan, pendapatku tidak bisa bilang oh ini yang salah yang mempublish,  atau oh ini yang salah DPM U. Cuma, kalau misalnya benar terjadi, kita pasti kembali ke peraturan atau kebijakan yang sudah tertera tentunya. 

Mekanisme bantuan SPP ini, DPM F tidak terlalu andil di dalamnya, hanya berperan untuk verifikasi data saja. Namun, isu tersebut membawa nama DPM FPSB, “Aku sebenarnya tidak terlalu bisa jawab, karena aku tidak terlalu tahu lebih jauh, karena memang yang bertanggung jawab yaitu Komisi 1 DPM FPSB dan juga berkoordinasi dengan LEM. Jadi yang dituju tidak terlalu jauh dari situ, jadi memang kedua jabatan tersebut yang sangat bertanggung jawab,” tambahnya.

Setelah mendengar beberapa tanggapan dari beberapa pengurus DPM dan Himpunan Mahasiswa. Lalu, bagaimana tanggapan mahasiswa umum secara langsung? Tidak jauh berbeda dari beberapa pengurus lembaga yang sudah memberikan tanggapan, mereka pun mengaku terkejut dan meminta agar hal ini segera di usut. “Dari pandangan saya pribadi, saya ingin dari lembaga-lembaga terkait khususnya dari kampus, dapat memberikan perilaku yang setimpal untuk menangani kasus ini. Karenakan ini yang terlibat bukan hanya 1 atau 2 orang. Dari semua mahasiswa di FPSB itu jadi terkena dampaknya, baik itu secara mendapat ketidakadilan, dan dengan adanya kasus ini nama FPSB dapat tercoreng di mata fakultas lain, apalagi kalau misalnya terdengar sampai kampus di luar UII. Mungkin harapannya bisa lebih ditindak tegas, karena sejauh ini yang saya tahu sudah ada beberapa yang bergerak untuk mencari tahu tentang isu ini. Karena menurut saya ini memang perlu cepat diatasi, jadi tidak bisa ditunda, karena ini sudah jadi sorotan banyak pihak dan ini adalah kelompok kecil” kata Wintan (salah satu mahasiswa FPSB). 

Editor: Alyanada Solekah

Bagikan: